PENGARUH REVOLUSI INDUSTRI TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK DI INDONESIA

PENGARUH REVOLUSI INDUSTRI TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK INDONESIA

A. Gambaran Umum tentang Revolusi Industri di Inggris

            Revolusi Industri adalah perubahan teknologi, sosial ekonomi, dan budaya pada akhir abad ke-18 dana awal abad ke-19 yang terjadi dengan pergantian ekonomi yang berdasarkan pekerja menjadi yang didominasi oleh industri dan diproduksi mesin. Dengan revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau anpa direncanakan. Sehingga revolusi berjalan dengan cepat tanpa perencanaan dahulu.

            Latar belakang terjadinya revolusi industri adalah sebagai berikut:

1. Keamanan dalam Negara Inggris yang baik
2. Mulai berkembangnya kegiatan kewiraswastaan dan manufaktur
3. inggris memiliki kekayaan alam terutama batu bara dan bijih besi
4. Inggris memiliki banyak daerah jajahan
5. Terjadinya revolusi agraria
6. Munculnya paham ekonomi liberal
7. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi

Dari latar belakang yang mendukung adanya revolusi industri maka muncul pla penemuan-penemuan yang cukup banyak, penemuan itu antara lain:

1. Penemuan mesin uap dari James Watt
2. Penemuan dalam bidang tekstil
3. Penemuan dalam bidang transportasi
4. Penemuan mesin tenun oleh Edmund Cartwright
5. Penemuan cap slinder oleh Thomas Bell
6. Penemuan batu bara untuk melelehkan besi oleh Abraham Derby
7. Pembuatan kereta uap oleh Richad Trevvethick
8. Pembuatan telegraf oleh Graham Bell
9. Pembuatan mobil oleh Daimler
10. Dan sebagainya.

B. Pengaruh Revolusi Industri Terhadap Perubahan Sosial dan Ekonomi Di Indonesia

Sejak awal abad ke 19 pemerintah belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan baik di Negara belanda sendiri maupun di indonesia sehingga belanda harus menanggung hutang yang sangat besar. Untuk menyelamatkan belanda dari kebangkrutan maka johanes van den bosch memusatkan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor. Untuk itu yang perlu di lakukan adalah mengerahkan tenaga rakyat jajahan untuk melakukan tanam paksa yang hasilnya akan laku di pasaran dunia. Setelah tiba di indonesia (1830) Van Den Bosch menyusun program kerja sebagai berikut.

1.      Sistem sewa tanah dengan uang dihapus karena pemasukan tidak banyak dan pelaksanaannya sulit.

2.      Sistem tanam bebas harus diganti dengan tanam wajib dengan jenis tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

3.      Pajak atas tanah harus dibayar dengan penyerahan sebagian dari hasil tanamannya kepada pemerintah belanda.

Pelaksanaan sistem tanam paksa banyak menyimpang dari aturan pokok dan cenderung untuk mengadakan eksplorasi agrarian semaksimal mungkin.  Akibat dari tanam paksa bagi indonesia khususnya tanah jawa adalah sebagai berikut.

1.      Sawah ladang menjadi terbengkalai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis.

2.      Beban rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung resiko apabila gagal panen.

3.      Adanya tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan bagi rakyat indonesia

4.      Kemiskinan yang semakin berat

5.      Kelaparan dan wabah penyakit yang menyebabkan angka kematian meningkat drastis.

Bahkan bahaya kelaparan ini menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon (1843), demak (1849), dan grobogan (1850). Penyakit busung lapar pun berkembang dimana-mana. Sebaliknya adanya tanam paksa ini menjadikan Belanda mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan bahkan menjadikan Amsterdam sebagai kota pusat perdagangan dunia. Pengaruh tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

1) Mendatangkan keuntungan dan kemakmuran rakyat Belanda.

2) Hutang-hutang Belanda dapat terlunasi.

3) Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja.

4) Kas Negeri Belanda yang semula kosong, dapat terpenuhi.

6) Perdagangan berkembang pesat.

Sistem tanam paksa ini menimbulkan reaksi dari berbagai pihak  seperti golongan pengusaha, Baron Van Hoevel, Edward Douwes Dekker. Sesuai dengan tuntutan kaum liberal maka pemerintah kolonial memberikan peluang kepada usaha dan modal swasta untuk menanamkan modal mereka dalam berbagai usaha di Indonesia, terutama perkebunan di jawa dan di luar jawa. Selama zaman liberal (1870-1900), usaha perkebunan swasta barat mengalami kemajuan yang sanagt pesat dan mendatangkan keuntungan besar bagi pengusaha. Kekayaan alam indonesia mengalir ke Negeri Belanda. Akan tetapi bagi penduduk pribumi telah membawa kemerosotan kehidupan, kemunduran tingkat kesejahteraan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti berikut:

1.      Adanya pertumbuhan penduduk yang meningkat pada abad ke 19 sementara jumlah produksi pertanian menurun .

2.      Adanya sistem tanam paksa dan kerja rodi yang banyak menimbulkan penyelewengan dan penyalahgunaan dari pihak pengusaha sehingga membawa korbah bagi penduduk.

3.      Dalam mengurusi pemerintahan di luar Jawa, Pemerintah Belanda mengerahkan beban keuangan dari daerah jawa sehingga secara tidak langsung jawa harus menanggung beban keuangan.

4.      Adanya sistem perpajakan yang sangat memberatkan penduduk.

C. Perubahan di Bidang Politik

Sejak VOC dibubarkan pada tahun 1799, Indonesia diserahkan kembali kepada pemerintahan Kerajaan Belanda. Pindahnya kekuasaan pemerintahan dari VOC ke tangan pemerintah Belanda tidak berarti dengan sendirinya membawa perbaikan. Kemerosotan moral di kalangan para penguasa dan penderitaan penduduk jajahan tidak berubah. Usaha perbaikan bagi penduduk tanah jajahan tidak dapat dilaksanakan karena Negeri Belanda sendiri terseret dalam perang dengan negara-negara besar tetangganya. 

Hal ini terjadi karena Negeri Belanda pada waktu itu diperintah oleh pemerintah boneka dari Kemaharajaan Prancis di bawah pimpinan Napoleon. Dalam situasi yang demikian, Inggris dapat memperluas daerah kekuasaannya dengan merebut jajahan Belanda, Indonesia.

a. Hindia Belanda di Bawah Daendels (1808–1811)

Dalam usaha mengadakan pembaharuan pemerintahan di tanah jajahan, di Negeri Belanda ada dua golongan yang mengusulkannya.

1) Golongan Konservatif dengan tokohnya Nenenberg yang menginginkan untuk mempertahankan sistem politik dan ekonomi seperti yang dilakukan oleh VOC.

2) Golongan Liberal dengan tokohnya Dirk van Hogendorp yang menghendaki agar pemerintah Hindia Belanda menjalankan sistem pemerintahan langsung dan menggunakan sistem pajak. Sistem penyerahan paksa yang dilakukan oleh VOC agar digantikan dengan sistem penyerahan pajak.

Di satu pihak pemerintah condong kepada pemikiran kaum Konservatif karena kebijaksanaannya akan mendatangkan keuntungan yang cepat dan mudah dilaksanakan. Di pihak lain, pemerintah juga ingin menjalankan pembaharuan yang dikemukakan oleh kaum Liberal. Gagasan pembaharuan pemerintahan kolonial dimulai semenjak pemerintahan Daendels. Sebagai gubernur jenderal pemerintahan Belanda di Indonesia, Daendels banyak melakukan langkah-langkah baru dalam pemerintahan. Daendels mengadakan perombakan pemerintahan secara radikal, yakni meletakkan dasar-dasar pemerintahan menurut sistem Barat. Langkah-langkah tersebut, antara lain:

1) Pemerintahan kolonial di pusatkan di Batavia dan berada di tangan gubernur jenderal.

2) Pulau Jawa dibagi menjadi sembilan prefectur. Hal ini untuk mempermudah administrasi pemerintahan.

3) Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda di bawah pemerintahan prefect.

4) Mengadakan pemberantasan korupsi dan penyelewengan dalam pungutan (contingenten) dan kerja paksa.

5) Kasultanan Banten dan Cirebon dijadikan daerah pemerintah Belanda yang disebut pemerintah gubernemen.

6) Berbagai upacara di istana Surakarta dan Yogyakarta disederhanakan.

Pada awal pemerintahannya, Daendels menentang sistem kerja paksa dan merombak sistem feodal. Akan tetapi, tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris menyebabkan Daendels terpaksa harus mengadakan penyerahan kerja paksa secara besar-besaran (dengan menggunakan pengaruh penguasa pribumi) untuk membangun jalanj-alan dan benteng-benteng pertahanan.

Demikian juga karena kas negara kosong menyebabkan juga ditempuh cara-cara lama untuk mengisi kas negara. Dengan demikian, kehidupan rakyat pribumi tetap menderita. Ketika akhirnya Inggris menyerbu Pulau Jawa, Daendels sudah dipanggil kembali ke Eropa. Penggantinya tidak mampu menahan serangan Inggris dan terpaksa menyerah. Dengan demikian, Indonesia berada di bawah kekuasaan Inggris.

b. Masa Pemerintahan Raffles (1811–1816)

Setelah Indonesia (khususnya Pulau Jawa) jatuh ke tangan Inggris, oleh pemerintah Inggris dijadikan bagian dari jajahannya di India. Gubernur Jenderal East India Company (EIC), Lord Minto yang berkedudukan di Calcuta (India) kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur (wakil gubernur) untuk Indonesia (Jawa).

Raffles didampingi oleh suatu badan panasihat yang disebut Advisory Council. Tugas yang utama adalah mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan, serta keuangan. Sebagai seorang yang beraliran liberal, Raffles menginginkan adanya perubahanperubahan dalam pemerintahan di Indonesia (Jawa).

Selain bidang pemerintahan, ia juga dilakukan perubahan di bidang ekonomi. Ia hendak melaksanakan kebijaksaaan ekonomi yang didasarkan kepada dasar-dasar kebebasan sesuai dengan ajaran liberal. Langkah-langkah yang diambil oleh Raffles dalam bidang pemerintahan dan ekonomi adalah sebagai berikut.

1) Mengadakan penggantian sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi dengan sistem pemerintahan kolonial ala Barat. Untuk memudahkan sistem administrasi pemerintahan, Pulau Jawa dibagi menjadi delapan belas karesidenan.

2) Para bupati dijadikan pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dan bukan lagi memiliki tanah dengan segala hasilnya. Dengan demikian, mereka bukan lagi sebagai penguasa daerah, melainkan sebagai pegawai yang menjalankan tugas atas perintah dari atasannya.

3) Menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa atau rodi. Rakyat diberi kebebasan untuk menanam tanaman yang dianggap menguntungkan.

4) Raffles menganggap bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik semua tanah yang ada di daerah tanah jajahan. 

Oleh karena itu, Raffles menganggap para penggarap sawah adalah penyewa tanah pemerintah. Oleh karena itu, para petani mempunyai kewajiban membayar sewa tanah kepada pemerintah. Sewa tanah atau landrente ini harus diserahkan sebagai suatu pajak atas pemakaian tanah pemerintah oleh penduduk.

Sistem sewa tanah smacam itu oleh pemerintah Inggris dijadikan pegangan dalam menjalankan kebijaksanaan ekonominya selama berkuasa di Indonesia. Sistem ini kemudian juga diteruskan oleh pemerintah Hindia Belanda setelah Indonesia diserahkan kembali kepada Belanda.

D. Pengaruh Revolusi Industri Terhadap Perubahan Sosial, Ekonomi, dan Politik Di Indonesia Pada Saat Ini

            Berdasarkan hasil diskusi dan berbagai sumber referensi, terdapat pula pengaruh dari revolusi industri pada masa sekarang. Perubahan tersebut diantara lain adalah:

1. Perdagangan berbagai komoditas berkembang pesat di hampir seluruh dunia, sehingga Indonesia bisa bebas menerima barang dari luar negeri maupun menjual barang ke luar negeri
2. Mulai timbulnya pola kehidupan konsumtif bagi masyarakat khususnya golongan menengah keatas
3. Terjadi kesenjangan pendapatan antara masyarakat golongan kaya dan masyarakat miskin
4. Adanya ikatan buruh yang menaungi aspirasi hak dan kewajiban sebagai buruh.

Daftar Pustaka

Djaja, Wahyudi. 2012. Sejarah Eropa: Dari Eropa Kuno Hingga Eropa Modern. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Hamid, A.R. & Madjid, M. Saleh. 2011. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Sundoro, Mohammad Hadi. 2007. Dari Renaisans Sampai Imperialisme Modern. Jember: University Press.

Materisma. Pengaruh Revolusi Industri Terhadap Perubahan Sosial, Ekonomi, dan Politik di Indonesia. Online (http://www.materisma.com/2014/03/pengaruh-revolusi-industri-terhadap.html) diakses pada 15 -09-2014.